DPRD Kota Bandung menaruh perhatian terhadap kondisi 3.144 guru honorer yang belum menerima gaji sejak Januari 2026. Meski persoalan tersebut disebut mulai mendapat titik terang, DPRD tetap mendorong Pemerintah Kota Bandung menyiapkan regulasi yang lebih jelas.
Gedung DPRD Kota Bandung. (Foto: dokumentasi sumber)
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mengatakan regulasi diperlukan untuk menjamin masa depan tenaga pendidik non-ASN. Menurutnya, Pemkot perlu berhati-hati dalam menentukan mekanisme penyelesaian.
Iman menyinggung Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Aturan tersebut perlu menjadi pertimbangan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Regulasi itu tidak bisa person to person. Dalam kondisi seperti ini, niat baik bisa menjadi kasus hukum kalau tidak hati-hati,” kata Iman, mengacu pada keterangan yang beredar.
Ia menjelaskan bahwa Kota Bandung masih membutuhkan tenaga pengajar. Namun, aturan yang berlaku membuat pemberian honor harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kota Bandung mendorong Pemkot menyusun payung regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi guru honorer. Dengan aturan yang jelas, kinerja tenaga pendidik diharapkan dapat diapresiasi sesuai ketentuan.
Iman menyebut pihaknya terus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Ia berharap pencairan gaji dapat dilakukan pada minggu pertama atau kedua Mei 2026.
DPRD juga menyatakan akan terus mengawal proses tersebut agar hak guru honorer bisa segera disalurkan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut keberlangsungan layanan pendidikan di Kota Bandung. Kejelasan regulasi dinilai penting agar masalah serupa tidak kembali berulang.
Sumber: Lihat artikel asli
/data/photo/2026/03/04/69a7e905be7b3.jpg)
/data/photo/2026/04/03/69cf8f81c6b8a.jpg)
