Bupati Bandung Pangkas Anggaran Dinas demi Janji Politik

Menjelang satu tahun masa jabatan pada 20 Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Bandung mulai mengevaluasi realisasi janji politik. Evaluasi ini dilakukan di tengah tantangan fiskal akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengevaluasi realisasi janji politik di tahun pertama jabatan. (Foto: Kompas)

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan realisasi 57 rencana aksi yang menjadi janji politiknya telah mencapai sekitar 70 persen.

AD

Namun, ia mengakui tahun anggaran 2026 menghadirkan tantangan berat. Untuk menyiasati selisih anggaran sekitar Rp1 triliun, Pemkab Bandung melakukan pemangkasan belanja non-prioritas.

Efisiensi dilakukan pada program yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas dan rapat yang tidak mendesak.

Anggaran hasil efisiensi kemudian dialihkan untuk membiayai program visi-misi. Program tersebut meliputi Beasiswa Ti Bupati, insentif guru ngaji, insentif marbot, dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Dalam sektor infrastruktur, Pemkab Bandung memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,4 triliun dalam tiga tahun ke depan. Karena APBD terbatas, pemerintah daerah mengandalkan sinergi dengan pemerintah pusat dan TNI.

Salah satu proyek yang mulai masuk tahap teknis adalah Bandung Bedas Convention Center di Rancaekek. Proyek ini dirancang sebagai pusat pelayanan publik terpadu untuk warga di wilayah timur.

Pemkab Bandung juga menyiapkan verifikasi data sosial berbasis desil 1 hingga 5 bersama Kementerian Sosial. Data ini diharapkan menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Bupati menyebut sekitar 40 persen rencana aksi daerah telah diselaraskan dengan program strategis Presiden. Sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten diharapkan mempercepat penyelesaian masalah krusial, termasuk kemiskinan ekstrem dan konektivitas wilayah.

Sumber: Lihat artikel asli